bigmall.org – Pemerintahan Donald Trump tetap menjalankan deportasi terhadap seorang tahanan asal Djibouti meskipun pengacaranya mengajukan permintaan darurat ke pengadilan. Pengacara tersebut meminta agar hakim menangguhkan penerbangan karena menilai deportasi itu tidak sah dan membahayakan nyawa kliennya. Hakim federal di Washington langsung menolak permintaan itu pada menit terakhir. Otoritas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) segera membawa tahanan itu ke bandara dan menaikkannya ke pesawat menuju Sudan Selatan.
Tahanan Tak Punya Kaitan dengan Negara Tujuan
Tahanan berusia 35 tahun itu melarikan diri dari Djibouti karena ia mengaku menjadi korban penganiayaan politik. Ia tidak memiliki keluarga, dokumen, maupun hubungan apa pun dengan Sudan Selatan. Pemerintah tidak menjelaskan alasan pemilihan negara tujuan tersebut. Keputusan itu menimbulkan kritik dari aktivis dan organisasi HAM yang menyebut langkah tersebut sewenang-wenang dan berisiko besar bagi keselamatan individu.
Tim Hukum Tegaskan Pemerintah Langgar Aturan
Tim hukum yang mendampingi pria itu mengecam tindakan pemerintah yang mereka nilai terburu-buru dan tidak transparan. Mereka menyatakan bahwa pejabat imigrasi mengabaikan kewajiban hukum internasional dan domestik. Tim hukum juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memproses kasus suaka klien mereka secara adil. Mereka menilai Sudan Selatan tidak memenuhi kriteria sebagai negara aman bagi deportasi karena konflik yang masih berlangsung di sana.
Aktivis HAM Kutuk Deportasi ke Negara Tak Aman
Aktivis hak asasi manusia menyoroti kasus ini sebagai contoh nyata pelanggaran prinsip non-refoulement, yaitu larangan mengirim pengungsi ke negara yang bisa mengancam keselamatannya. Human Rights Watch dan Amnesty International langsung mengecam keputusan tersebut. Mereka mendesak pemerintah Amerika Serikat menghentikan praktik deportasi ekstrem dan menuntut Kongres menyelidiki kebijakan yang diterapkan selama era Trump.
Kebijakan Imigrasi Trump Terus Picu Kontroversi
Selama masa pemerintahannya, Donald Trump secara konsisten menjalankan kebijakan imigrasi yang keras slot deposit pulsa. Ia memberlakukan larangan masuk bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim, memisahkan keluarga migran di perbatasan, dan mempercepat proses deportasi. Meskipun Biden telah menggantikan Trump, banyak warisan kebijakan lama yang masih berlaku. Para pengamat dan advokat menyerukan reformasi besar terhadap sistem imigrasi agar perlakuan terhadap pencari suaka lebih manusiawi dan adil.